Indonesia bisa merdeka berkat para pahlawan yang memiliki peran masing-masing di setiap daerahnya. Akan tetapi di karenakan sistem yang tidak merata dan ada beberapa aspek tertentu yang akhirnya membuat beberapa di daerah Indonesia ingin melepaskan diri mereka.
Sangat sulit di lupakan dan bahkan ada yang berhasil lepas dari Indonesia, membuat kenangan pahit. Bahkan yang paling parah ada suatu daerah yang masih berusaha ingin melepaskan diri.
Berikut Ini 7 Pristiwa yang daerah yang ingin melepaskan diri mereka dan berharap bisa mendirikan negara mereka sendiri.
1.Pemberontakan GAM - Aceh.
Sangat sulit di lupakan dan bahkan ada yang berhasil lepas dari Indonesia, membuat kenangan pahit. Bahkan yang paling parah ada suatu daerah yang masih berusaha ingin melepaskan diri.
Berikut Ini 7 Pristiwa yang daerah yang ingin melepaskan diri mereka dan berharap bisa mendirikan negara mereka sendiri.
1.Pemberontakan GAM - Aceh.
Di tahun 1970-an tokoh bernama Hasan Dik Tiro
memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka.
Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal sebagai
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi
akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh.
Disebut-sebut, keinginan Aceh untuk merdeka bukan
hanya karena kemauan mendirikan negara berlandaskan syariat Islam.
Alasan lain adalah karena terjadinya ketimpangan
ekonomi daerah ini dengan wilayah lain, walaupun Aceh telah memberikan banyak
kontribusi bagi Indonesia.
2.Pemberontakan OPM - Papua.
Saat masa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh
Belanda dan juga Australia. Saat Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan
termasuk menjadi wilayah Indonesia.
Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua
hingga kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri
pada 1965.
Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari
Indonesia masih terdengar hingga tahun 2017.
Baru-baru ini pun OPM merayakan ulang tahunnya yaitu
pada 1 Desember 2017 yang diisi dengan doa bersama. Di samping itu, dikabarkan
banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.
3.Pemberontakan Timor Timur - Timor Leste.
Setelah 450 tahun dijajah oleh Bangsa Portugis,
Timor Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke 27.
Berpuluh tahun bersama, akhirnya provinsi tersebut
lepas dan resmi menjadi sebuah negara pada 2002. Timor Timur kini lebih dikenal
sebagai Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Leste.
4.Pemberontakan RMS - Maluku.
Pada 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang
tergabung dalam gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan
kemerdekaannya dari Indonesia.
Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku
bisa merdeka. Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan
lengsernya Suharto.
Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis
bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses.
Di dalam situs tersebut, terdapat informasi mengenai
sejarah RMS. Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaan.
5.Pemberontakan PRRI / Permesta.
Ada beberapa hal yang menjadi pemicunya, misalnya
ketidakharmonisan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di daerah
Sumatera dan Sulawesi. Hal itu merupakan akibat dari masalah otonomi daerah
serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta
atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat
menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Akar
masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan
Divisi Banteng hingga hanya menyisakan 1 brigade saja.
Kemudian, brigade tersebut diperkecil menjadi
Resimen Infanteri 4 TT I BB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit
Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina, karena mereka merasa telah
berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan
Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah
pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan
masyarakat yang sangat rendah.
Akibat adanya berbagai permasalahan tersebut, para
perwira militer berinisiatif membentuk dewan militer daerah
PRRI selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan
sekaligus tidak mengakui kabinet Djuanda, maka terbentuklah kabinet PRRI. Pada
tanggal 9 Januari 1958 para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di
Sungai Dareh, Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan
berupa “Piagam Jakarta” dengan isi berupa tuntutan agar Presiden Soekarno
bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, serta menghapus segala
akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 dan membuktikan kesediaannya itu
dengan kata dan perbuatan.
Selanjutnya Letnan Kolonel Ahmad Husein pada tanggal
15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI) dengan perdana menteri Syafruddin Prawiranegara. Hal ini
merupakan respon atas penolakan tuntutan yang diajukan oleh PRRI. Pada saat
dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari PERMESTA dan
rakyat setempat. Dengan bergabungnya PERMESTA dengan PRRI, gerakan kedua
kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA.
6.Pemberontakan G30/S PKI.
Gerakan G30S/PKI sendiri terjadi pada tanggal 30
September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30S/PKI masih menjadi
perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang
melatar belakanginya.
Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan
otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI
yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.
Hingga pada puncaknya Pada tanggal 30 September
1965, PKI melakukan penculikan terhadap enam orang jenderal TNI AD. Tiga
jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan yang tewas di
tempat. Sedangkan Tiga jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto
dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup.
7.Pemberontakan DI / TI.
Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno.
Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya
bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak,
termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan
organisasi tersebut.
Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di
beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh.